Daftar peraturan lingkungan hidup Indonesia

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  • UU No 32 tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan Sampah
  1. UU No 18 tahun 2008 Pengelolaan Sampah
  2. PP No 81 tahun 2012 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
  3. Permen LH No 13 tahun 2012 Pedoman Pelaksanaan 3R Melalui Bank Sampah
  4. Lainnya

Pengelolaan Air

Terumbu Karang
  1. Kepmen LH No 4 tahun 2001 Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang
  2. KepKa Bapedal 47 tahun 2001 Pedoman Pengukuran Kondisi Terumbu Karang

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
  1. PP No 74 tahun 2001 Pengelolaan B3
  2. Permen LH No 3 tahun 2008 Tata Cara Pemberian Simbol dan Label B3
  3. Permen LH No 2 tahun 2010 Penggunaan Sistem Elektronik Registrasi B3 dalam Kerangka Indonesia National Single Window di KLH
  4. Kepmenaker No 187 tahun 1999 Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja
  5. Kepdirjen Perhubdar 725 tahun 2004 Penyelenggaraan Pengangkutan B3 di Jalan
  6. Permen LH No 63 tahun 2016 Persyaratan dan Tata Cara Penimbunan Limbah B3 di Fasilitas Penimbusan Akhir

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
  1. PP No 101 tahun 2014 Pengelolaan Limbah B3
  2. Permen LH No 2 tahun 2008 Pemanfaatan Limbah B3
  3. Permen LH No 5 tahun 2009 Pengelolaan Limbah di Pelabuhan
  4. Permen LH No 18 tahun 2009 Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3
  5. Permen LH No 30 tahun 2009 Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3 oleh Pemerintah Daerah
  6. Permen LH No 33 tahun 2009 Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3
  7. Kepka Bapedal No 1 tahun 1995 Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3
  8. Kepka Bapedal No 2 tahun 1995 Dokumen Limbah B3
  9. Kepka Bapedal No 3 tahun 1995 Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3
  10. Kepka Bapedal No 4 tahun 1995 Tata Cara Persyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah B3
  11. Kepka Bapedal No 255 tahun 1996 Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas
  12. Kepka Bapedal No 2 tahun 1998 Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 di Daerah
  13. Kepka Bapedal No 3 tahun 1998 Program Kemitraan dalam Pengelolaan Limbah B3
  14. Permen LH No 3 tahun 2007 Fasilitas Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah B3 di Pelabuhan
  15. SE Men LH No 8 tahun 1997 Penyerahan Minyak Pelumas Bekas
  16. Kepmen Perindag No 520 tahun 2003 Larangan Impor Limbah B3
  17. Permen LH No 55 tahun 2015 Tata Cara Uji Karakteristik Limbah B3
  18. Permen LH No 14 tahun 2013 Simbol dan Label Limbah B3
  19. Perdir PLN 0365 tahun 2014 Pengelolaan Limbah Fly Ash Bottom Ash dan Gypsum di Lingkungan PT PLN (Persero)

Keanekaragaman Hayati
  1. UU No 5 tahun 1994 Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity
  2. UU No 5 tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
  3. Permen LH No 29 tahun 2009 Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah

Pengawasan dan Penegakan Hukum
  1. PP No 54 tahun 2000 Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan
  2. Permen LH No 4 tahun 2013 Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
  3. Permen LH No 2 tahun 2013 Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  4. Permen LH No 11 tahun 2012 Pedoman Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  5. Permen LH No 13 tahun 2011 Ganti Kerugian Akibat Pencemaran / Kerusakan Lingkungan Hidup
  6. Permen LH No 9 tahun 2010 Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran / Perusakan Lingkungan Hidup
  7. Permen LH No 78 tahun 2003 Tata Cara Pengelolaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan pada Kementerian LH
  8. Kepmen LH No 56 tahun 2002 Pedoman Umum Pengawasan Penaatan LH bagi Pejabat Pengawas
  9. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum B-60-2002 Pedoman Teknis Yustisial Penanganan Perkara Tindak Pidana LH
  10. Kepmen LH No 7 tahun 2001 Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah
  11. Permen LH No 3 tahun 2013 Audit Lingkungan Hidup
  12. PP No 38 tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemda Provinsi, dan Pemda Kota/Kabupaten

Baku Mutu Tingkat Gangguan
  1. Kepmen LH No 48 tahun 1996 Baku Tingkat Kebisingan
  2. Kepmen LH No 49 tahun 1996 Baku Tingkat Getaran
  3. Kepmen LH No 50 tahun 1996 Baku Tingkat Kebauan
  4. Permen LH No 7 tahun 2009 Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru

Udara Ambien dan Emisi

Izin Lingkungan
  1. PP No 27 tahun 2012 Izin Lingkungan
  2. Permen LH No 8 tahun 2013 Tata Laksana Penilaian & Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan
  3. Permen LH No 16 tahun 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen LH
  4. Permen LH No 14 tahun 2010 Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup
  5. Permen LH No 12 tahun 2007 Dokumen Pengelolaan & Pemantauan LH bagi Usaha Kegiatan yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan LH
  6. Permen LH No 5 tahun 2012 Jenis Rencana Usaha Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL
  7. Permen LH No 7 tahun 2010 Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen AMDAL dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen AMDAL
  8. Permen LH No 24 tahun 2009 Panduan Penilaian Dokumen AMDAL
  9. Permen LH No 8 tahun 2006 Pedoman Penyusunan AMDAL
  10. Kepmen LH No 5 tahun 2000 Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah
  11. Kepmen LH No 8 tahun 2000 Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
  12. Kepmen LH No 45 tahun 2005 Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL RPL
  13. Permen LH No 13 tahun 2010 Panduan Penapisan Jenis Rencana Usaha Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan UKL UPL dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
  14. Kepmen LH No 178 tahun 2004 Kurikulum Penyusunan, Penilaian, dan Pedoman serta Kriteria Penyelenggaraan Pelatihan AMDAL
  15. S.541/MENLHK/ SETJEN/PLA.4/12/2016 Penyelesaian Dokumen Lingkungan Hidup bagi Kegiatan Yang Telah Berjalan
  16. SE.7/MENLHK/SETJEN/ PLA.4/12/2016 Kewajiban Memiliki Dokumen LH bagi Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha Kegiatan
  17. UU No 2 tahun 2012 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Data dan Informasi
  • Permen LH No 6 tahun 2011 Pelayanan Informasi Publik

Leave a Reply